Lho Kog Begitu, Pak Presiden?

Peristiwa di negeri ini memang banyak yang “luar biasa” Sebagai negara demokrasi yang memiliki ciri bebas dari korupsi-kolusi-nepotisme ternyata merajalela praktek dari ketiga hal tersebut. Hakim sebagai sosok penegak keadilan bisa dibeli, partai politik yang punya 2 pemimpin yang sama-sama punya pendukung dan sulit mengalah, bahkan 2 lembaga negara besar yang bergerak untuk memberantas kejahatan ternyata aparat-aparatnya banyak yang berperilaku menyimpang dari hukum dan parahnya, saling menjatuhkan! Sekarang? Bapak kepala negara RI alias Bapak Presiden Jokowi…

Bermula dari adanya Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2015 tentang “Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan” di mana Presiden menyetujui kebijakan dana dari yang sebelumnya Rp 210.890.000,00 diubah menjadi Rp 116.650.000,00 Dan yang akan menikmati itu semua adalah para anggota DPR, DPD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Wow!!…

Mungkin jika dana yang digunakan untuk pemberian tunjangan mobil mewah itu berasal dari kantong pribadi kepala negara, tidak masalah… atau pendapatan rakyat di Indonesia minimal 10 juta per orang dan tidak ada inflasi, juga boleh dibiarkan… Tapi yang terjadi sekarang?? Negeri yang terkenal kaya sumber daya alam ini pajak semakin tinggi dan banyak subsidi dicabut termasuk untuk pendidikan. Rakyat menjerit, sedih dengan kondisi yang pahit… ternyata para pejabat yang sebetulnya “pelayan rakyat” akan memakai uang hasil keringat “atasan” untuk foya-foya??

Mengacu pada surat kabar Kompas (Minggu, 5/4/2015) Presiden Jokowi setelah mendengar protes keras rakyat akhirnya angkat bicara: “Tidak semua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di kementrian. Kementrian men-screening apakah hal itu akan berakibat baik/ tidak baik untuk negeri ini.” Lho, kok begitu ya??

jokowi bingungKenapa Pak Presiden sebagai seorang pemimpin malah menyalahkan orang lain alias mencari kambing hitam? Apakah beliau lupa bahwa menandatangani suatu surat perjanjian atau malah surat keputusan untuk kepentingan rakyat harus diketahui dulu isinya baru disetujui dan ditanda tangani? Apakah beliau sebagai seorang muslim lupa bahwa seorang pemimpin harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kesalahan orang-orang yang dipimpinnya? Astagfirullah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s