Kembali Ke Masa Lalu

rapat paripurna DPR tentang pilkada-1Ada peristiwa besar di hari Kamis, 25 /9/2014. Para anggota DPR melakukan rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah berlangsung selama 15 jam, akhirnya putusan berdasarkan hasil voting dibacakan oleh pimpinan rapat, Priyo Budi Santoso. “Kepala daerah dipilih oleh DPRD”  Loh, kembali ke masa lalu toh??

Kata orang-orang, pemilihan langsung itu pemborosan dan hanya mengandung pencitraan saja. Jadi artinya, para kepala daerah yang selama ini telah terpilih secara langsung, bukan melalui DPRD, sama sekali dianggap tidak mampu bekerja??

Pilkada melalui DPRD, ehmm… apa yakin bersih, tidak ada unsur suap menyuap antara calon kandidat dan anggota DPRD?? Nanti jika yang bersangkutan terpilih dan telah menjadi kepala daerah, nunut patuh pada maunya DPRD terus dong, sebagai balas budi benar atau salah… termasuk jika ada anggota DPRD terlibat korupsi, wah…gimana ya??

Subhanallah… seperti melihat drama saat ada adegan saling teriak, lalu maju menghampiri ketua sambil tunjuk-tunjuk tangan penuh emosi… demokrasi, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat, haruskah dengan cara seperti itu??

Sebelum putusan terjadi, konon ada partai besar yang bernama Partai Demokrat memilih walkout. Alasannya, usulannya atas pemilihan kepala daerah yang menjadi opsi ketiga, ditolak. Opsi ketiga adalah mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung namun dengan tambahan 10 syarat. Ada pun opsi pertama adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang diusung oleh PDI-P, PKB, dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Gerindra bersama PKS, PAN, PPP, dan Partai Golkar yang tergabung dalam “Koalisi Merah Putih” mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Seorang pengamat politik berpendapat bahwa tindakan walkout oleh Partai Demokrat adalah sikap politik yang seolah-olah mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung padahal sebenarnya memberi jalan kemenangan pada kubu pendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Semua yang telah terjadi pasti ada ijin Allah….orang-orang yang mau menggugat hasil putusan ke Mahkamah Konstitusi dipersilakan… yang penting sebetulnya memahami arti demokrasi dan apa pun yang diperjuangkan adalah betul-betul ditujukan demi kepentingan rakyat Indonesia, bukan segelintir orang atau parpol.

Bilamana kepala daerah terutama gubernur sebagai pemimpin propinsi dipilih melalui DPRD mungkin boleh-boleh saja terjadi asalkan harus betul-betul seorang yang memiliki kualitas dan profesional serta memahami arti  seorang pemimpin. “Jangan pernah berniat untuk kaya melalui jabatan sebagai pemimpin wakil rakyat, namun bekerjalah dengan sepenuh hati, jujur, dan tanggung jawab demi kepentingan rakyat!

Para wakil rakyat memutuskan untuk melakukan pemilihan kepala daerah seperti masa lalu, masa sebelum reformasi ….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s