Masih Efektifkah Diadakan Ujian Nasional?

Berita minggu lalu tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN)  jauh dari menyenangkan. Ternyata meskipun telah diadakan sejak tahun 2002 lalu,  dengan nama Ujian Akhir Nasional (UAN) namun berubah menjadi UN sejak tahun 2005, pelaksanaannya semakin kacau. Di lain pihak, “ancaman” pada siswa yang tidak berhasil memperoleh nilai baik, artinya tidak lulus! Tidak peduli jika pada saat ulangan harian atau ujian praktek atau test lainnya, siswa tersebut mampu memperoleh nilai-nilai baik, karena yang dilihat hanyalah nilai dari hasil UN. Tidak peduli jika siswa yang tinggal di daerah apalagi di pelosok belum menerima materi yang ada dalam UN karena keterbatasan sarana prasarana dan harus disamakan dengan mereka yang tinggal di perkotaan terutama Jakarta. Tidak peduli dengan pelajaran-pelajaran lain selain ketiga pelajaran yang termasuk dalam UN, meskipun memiliki nilai bagus atau berprestasi, dianggap tidak penting karena penentu kelulusan hanya berdasarkan pelajaran yang ada di UN.

UN…  pada kenyataannya telah digugat keberadaannya oleh beberapa elemen masyarakat pada tahun 2009. Gugatan perdata yang berupa citizen lawsuit   ke Mahkamah Agung. (MA) dan berhasil dikabulkan MA. Herannya, putusan MA yang menyatakan bahwa pelaksanaan UN dihentikan sampai pemerintah dapat memperbaiki pelaksanaannya di lapangan, tidak digubris! Hingga kini, pemerintah dengan “sangat percaya diri” masih saja melaksanakan UN. Padahal seharusnya, UN setelah putusan MA tidak boleh lagi dilaksanakan sampai ada kekuatan hukum yang mampu membatalkan putusan MA.

Bapak Mendikbud Mohammad Nuh berkata bahwa kekacauan UN di tahun 2013 ini karena kesalahan teknis perusahaan percetakan yang gagal mencetak dan menyuplai soal-soal secara merata ke seluruh Indonesia. Betulkah hanya dikarenakan itu? Bagaimana jika Mendikbud berkaca diri bahwa kegagalan UN 2013 karena buah dari kekerasan hati/ arogansi pemerintah yang tidak mau tunduk pada putusan MA yang merupakan aspirasi masyarakat luas? Jangankan disempurnakan pelaksanaannya, namun yang terjadi justru menimbulkan kepanikan dan semakin mengecewakan.

Kita pun tidak boleh menutup mata bahwa UN membuat sebagian orang “menghalalkan segala cara agar lulus”  Kebocoran soal sebelum UN dilaksanakan atau aparat sekolah yang membantu siswa dengan cara membetulkan jawaban-jawaban yang eror, sering terjadi. Jika begini terus, apakah pemerintah tidak merasa bertanggung jawab atas rusaknya nilai kejujuran di masyarakat? Belum lagi dampak psikologis bagi siswa yang sebetulnya pintar namun karena satu dan lain hal tidak bisa menjawab soal dengan baik sehingga menjadi tidak lulus.

Alangkah baiknya pemerintah meninjau ulang untuk memperbaiki pelaksanaan atau membuat sistem baru tentang kelulusan siswa. Tidak perlu merasa diri “paling benar” sehingga tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat bahkan bersedia menerima masukan, kritikan, dan saran dari mereka yang berkompeten. Pendidikan bangsa adalah bagian dari cerminan budaya bangsa. Jangan sampai demi mempertahankan gengsi, pemerintah keukeuh melaksanakan UN yang realitanya tidak efektif  sebagai barometer kelulusan siswa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s